Papua Darurat Sipil

TANAH PAPUA MEMASUKI
FASE GAWAT DARURAT...!!!
Ribuan anggota BIN, tentara, polisi Indonesia pura-pura melepaskan pakaian seragan kesatuan mereka lalu bergabung bersama sekelompok MILISI barisan merah putih, (BMP) terbukti dari banyaknya pendemo yang tetap memakai Helm ataupun masker penutup wajah agar tidak mudah dikenali. Dari pantauan penulis, mayoritas pendemo hari ini Kamis 2 Juni 2016; di lapangan Trikora- Abepura; Jayapura adalah: Pendatang.....!!!
Milisi bentukan BIN ini, adalah ancaman serius bagi seluruh OAP di seluruh tanah Papua. Maka mohon intervensi Badan Keamanan PBB, untuk mengatasi situasi yang semakin gawat-darurat di tanah Papua,
Siapa saja OAP yang memiliki link langsung ke luar negeri; mohon segera melaporkan situasi hari kepada Perserikatan Bangsa-bangsa PBB atau badan-badan kemanusiaan dan keamanan Internasional, untuk mengambil langkah cepat; untuk mencegah pemusnahan orang asli Papua oleh milisi dukungan aparat kemanan Indonesia. Mohon segera- intervensi pasukan kemanan dunia internasional Segara... segera.... segera...!!!
OAP-KNPB dan segenap elemen kekuatan rakyat West Papua: KITA BERADA DI PIHAK YANG BENAR; tetap teguh bersatu: LAWAN....!!!

Umpan ini sangat rame banyak yang nyangkut

KO KENA UMPAN PAPUA

Mari kita lihat mulai dari jenis Imperialis dan Kolonial yang mencangkokan papua barat kedalam pangkuan ibu pertiwi alias nkri sekarang tebuka kedok mereka.
Atas kepentingan kekayaan allam di Papua barat mereka berdosa, memperkosa hukum, membodohi rakyat indonesia sendiri dan lebih para lagi yang mengaku negara merdeka 18 agustus 1945 , ini di jajah oleh kapitalis amerika serikat dan belanda demi kepentingan ekonomi di Papua barat. Hal ini bisa dikategorikan bahwa negara ri adalah boneka asing yang suda diperalat bertahun-tahun wa...luar biasa ini.

Papua Ko Punya Umpan yang sedang di Makan lihat suda terjerat oleh ambisi dan rakusnya para imperalis, kapitalis dan kolonialis.
Saksikan mereka terjerat.
Terimakasih Tuhan Engkau tidak membiarkan hak-hak masyarakat papua di rampas.

Pesta Demokrasi di Papua

Pesta Demokrasi indonesia di atas teritorial papua barat

Deomokrasi dalam pelaksanaan Pemilu Pilkada dari tahun ke tahun selalu saja terjadi konflik antara kubu yang berbeda.
Skenario ini ada dalam target pemusnahan ras malanesia yang berdiam di pulau papua dan papua barat,
Kesadaran rakyat sendiri tidak ada karena nenar-benar dibutakan dengan sistem penjajahan yang memanjakan.

Di Ambang Pintu Kemerdekaa Papua Barat

DINAMIKA POLITIK LOKAL NASIONAL DAN INTERNASIOANL

Ada beberapa kemajuan dari pergerakan kemerdekaan Papua pada tahun ini, yang membuat NKRI pusing.
1. Benny Wenda, diterima dengan pintu terbuka oleh Afrika Selatan, Ketua Opisisi, Cucu Nelson Mandela, Ketua Parlemen, Mantan PM Transkei (sebuah negara yang kemudian melebur ke dalam Afrika Selatan). Saat itu, Cucu Nelson Mandela, menanyakan kepada Benny Wenda : “Katakanlah, apa yang perlu aku lakukan agar Papua merdeka?” Hanya menunggu waktu, maka 45 negara di Afrika akan menekan PBB dalam persoalan Papua. Presiden Afrika Selatan, sewaktu Wenda ada di sana, kemudian membatalkan kedatangannya ke Indonesia untuk menghadiri peringatan 50 Tahun Gerakan Non Blok, dan pembatalan ini, terjadi hanya dalam hitungan 3 hari ( sesuatu yang amat jarang terjadi dalam protokoler kenegaraan). Akhirnya, Jokowi yang semula berharap dapat 1 (satu) mobil dengan Presiden Afrika Selatan dari Jakarta menunju Bandung menjadi malu. Indonesia kehilangan muka. Mitos persoalan Papua hanya menarik perhatian di Pasific telah terpecah. Afrika ternyata menaruh perhatian juga.
2. Benny Wenda bertemu dengan penerima Nobel Perdamaian Dunia, Uskup Agung Afrika Selatan, Desmon Tutu. Pada pertemuan ini, Desmon Tutu menjanjikan : " Ketika engkau bertemu lagi denganku, Papua telah merdeka !" Anggota kehormatan "the Elders" ini sudah pasti tidak bermain dengan kata-kata ketika mengucapkan hal ini. Pengaruh pribadinya, semisalnya lewat organ ini, yang beranggotakan Kofi Annan ( mantan Sekjen PBB), Martti Akhtisaari (Mantan Presiden Filandia), Jimmy Carter (mantan Presiden USA), sudah pasti bukanlah sebuah omongan iseng. Buktinya, 1 minggu kemudian, Kemenlu USA menguarkan pengumuman situasi HAM se dunia, dan mencatat ada "diskriminasi ras" (penjajahan) yang membuah orang Papua terpinggirkan. Pada 2 hari kemudian, Prancis lewat France 24, yang didanai oleh pemerintah Perancis, yang disiarkan dalam 3 bahasa (prancis,arab dan inggris) ke 250 juta penduduk dunia, mengirimkan permintaan resmi kepada Victor Mambor, redaktur Jubi, guna menjadi korespondensi mereka di Tanah Papua. Victor Mambor juga telah di undang oleh seorang Direaktur Jenderal The Palais de Nations, Michael MΦller, orang kedua di dalam PBB, yang penunjukannya diangkat langsung oleh Sekjen PBB dan bertangungjawab secara langsung kepada Sekjen PBB. The Palais de Nations adalah pusat berbagai kegiatan PBB di dunia, yang berisi kantor tetap dan sekitar 180-an Negara di dunia. Pada tempat ini juga berada seluruh kantor-kantor berbagai organisasi dunia. Pada tempat ini yang berlaku adalah hukum Internasional di bawah kontrol langsung dari Sekjen PBB. Apa yang dibicarakan oleh Direaktur Jenderal Michael Moller dan Victor Mambor, hingga saat ini tidak terungkap. Rupanya ini adalah pembicaraan “off the record”. Pada tahun ini, Sinode GKI di Tanah Papua di minta hadir pada pertemuan HAM se Dunia di Jenewa, dan ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Albert Yoku : “ 6 (enam) bulan pertama, pada masa pemerintah Jokowi, keadaan Papua bukan semakin baik tetapi semakin buruk”. Mereka kemudian diajak bertemu Ana Gomes, politisi-diplomat yang berada di Parlemen Uni Eropa. Perempuan asal Portugis ini adalah tokoh dibelakang layar Negara Negara Portugis, yang membuat langkah-langkah diplomatik sehingga Timor Leste merdeka. Mitos, tiada "koneksi internasional" dalam persoalan Papua telah terpecah.
3. Page FWPC saat ini telah beranggotakan kurang lebih 196 ribu orang se dunia, yang tiap hari bertambah rata-rata sekitar 300 orang, sehingga bisa diprediksi pada akhir tahun, akan beranggotakan lebih dari 200 ribu anggota. Pada page ini, para anggota-nya, yang berasal dari seluruh dunia, tiap hari mendapatkan pasokan info terkini dan terbaru terkait perkembangan situasi di tanah Papua yang terjadi di seluruh dunia. Page ini dan juga berbagai page sejenis di facebook, ternyata menjadi rujukan bagi PM Piter Oneil dari PNG, ketika berpidato di depan Parlemen Negara PNG, bahwa ‘ dari Media social kita menjadi tahu, tentang apa yang terjadi terhadap sodara-sodara kita di sebelah, (karena itu), sudah saatnya, PNG bersuara bagi mereka yang tidak bersuara”. Page ini kemudian menjadi rujukan bagi page lain, yang menyetujui visi Papua merdeka, semisalnya page Isolated, yang didirikan oleh seorang actor film Holywood, yang berhasil membangkitkan kesadaran Papua dikalangan artis Holywood. Atau page yang dimiliki oleh berbagai organ Pan Africanist, yang secara tradisonal beranggotakan tradisonal di Negara-negara Afrika. Persoalan publikasi telah runtuh pada tahun ini. Mitos "berita tentang Papua bisa dikontrol" telah terpecah !
4. Wartawan senior Papua, Victor Mambor, pada hari Kebebasan Pers Dunia (WPDF) yang jatuh pada tanggal 3 Mei 2015, melalui IFJ, yang beranggotakan 600 ribu wartawan se dunia, memberikan penghargaan kepadanya. Pers dunia, telah mengirimkan signal perhatian terhadap persoalan Papua. Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Tanah Papua tujuh hari kemudian (10 Mei 2015), bahkan memberikan waktu khusus guna bertemu Victor Mambor, yang datang memenuhi undangan itu dengan berkaos oblong dan bersandal jepit. Jokowi "ketakutan" terhadap tekanan publik dunia, dan menjanjikan wartawan boleh bebas datang meliput (meski ini kemudian dianulir oleh Panglima TNI dan Menkopolkam). Pagar "larangan bagi pers asing meliput di Papua" mulai retak.
4. Telah bertambah dua negara lagi, selain Vanuatu ( yang "kebetulan" karena Sato Kilman yang PM, maka tidak bicara persoalan Papua di sidang UNGA pada tahun ini), yakni Tonga dan Salomon Islands. Presiden Vanuatu, pada 1 (satu) bulan lalu, bahkan mengingatkan kepada Perwakilan Tinggi negara Fiji di Vanuatu, bahwa “rakyat Vanuatu berharap, mereka bersama-sama Fiji mendukung kemerdekaan Paua”. Seluruh publik MSG, yang berada di dalam 5 (lima) Negara, berada di belakang perjuangan kemerdekaan Papua. Mantan PM Salomon Islands yang lalu, Gordon Darcy Lilo, menerima uang sogokan sebesar rp. $ 500.000 dari pemerintah Indonesia setelah dia kembali dari Jakarta,maka kemudian dia diturunkan oleh rakyatnya. Mareka katakan, Loli telah memakan uang darah rakyat Papua. Sekutu Papua semakin banyak. Mitos " hanya satu negara" yang mendukung kemerdekaan Papua telah terpecah !
5. ULMWP telah masuk menjadi "pengamat" dalam MSG, sebuah forum dunia. Artinya rakyat Papua saat ini telah memiliki sebuah wadah yang diakui oleh 6 negara di Pasific yang berhak membicarakan persoalan Papua. Persoalan tidak ada wadah representative bagi rakyat Papua telah runtuh pada tahun ini. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, yang hadir pada pertemuan ini, hanya bisa duduk terdiam dan malu, ketika bendera “Bintang Kejora” di taruh di sebuah deks meja, berdampingan dengan bendera Merah Putih. Keberadaan dan representasi “Bintang Kejora” diakui oleh dunia. Mitos tiada representasi Orang Papua telah terpecah !
6. PIF, yang terdiri dari 12 negara, mengakui bahwa Papua "ada persoalan" dan bukan lagi persoalan internal Indonesia. Ini adalah persoalan dunia, dan mereka mau mengirimkan Tim Pencari Fakta (biasanya beranggotakan para Menlu ) ke Tanah Papua. Wakil Menlu USA yang hadir merestui keputusan ini, dan meminta Indonesia taat. Australia dan Selandia Baru, juga menyetujui ini. Hal ini bahkan diawali pada bulan Agustus ketika PM PNG mempersoalkan persoalan Papua dalam pidato resmi kenegaraannya di depan PM Jepang pada pertemuan bilateral mereka. Jepang adalah Negara penyumbang terbesar kedua di PBB. Dan merupakan investor utama bagi pembangunan Indonesia dalam kurun waktu beberada dekade. Bahkan Martin Natatalegawa, menjadi malu dan memerah mukanya, sewaktu di tuduh sebagai pembohong oleh utusan Negara Jepang pada siding HAM di Jenewa Swiss terkait persoalan HAM di Tanah Papua pada tahun 2012. Oleh utusan Negara Jepang, Indonesia dikatakan sebagai pembuat masalah di atas Tanah Papua. Mitos "Papua adalah persoalan internal Indonesia" sejak beberapa tahun dan memuncak pada tahun ini.
7. Ada 14 LSM baik lokal, nasional dan Internasioal, semisalnya, Fransiscan Internasional, Dominican for Justice and Peace (kedua lembaga ini memiliki koneksi dengan Tahta Suci, Vatikan), World Council of Churches, The Lutheran World Federation, ICP, dll) yang mempersoalkan kasus Penembakan 2 Pelajar di Timika. Persoalan ini akan masuk dalam pengadilan Internasional. Mekanisme hukum Internasional mulai bekerja untuk kasus Papua. Ini semua diawali dengan Pidato dari Ketua Komisi Tinggi KOmisi HAM PBB, yang menyebutkan secara resmi, dalam pidatonya, ada persoalan di Papua. Penyebutan Papua di dalam pidatonya ini, amat mempermalukan Indonesia, karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mitos bahwa persoalan Papua, hanya diselesaikan dalam koridor hukum NKRI telah pecah.
8. Pada tanggal 26 Oktober 2015, akan ada pertemuan dari IPWP, yang beranggotakan 103 anggota Parlemen se Dunia, yang mendukung kemerdekaan Papua. Pertemuan ini akan dilakukan di dalam gedung Parlemen Negara Inggris. Saat ini, dua anggota dari gerakan ini, menjadi PM Inggris dan Ketua Opisisi Parlemen Inggris. Sebuah mitos bahwa pergerakan Papua tidak mendapat dukungan oleh politisi dunia telah retak.
Mungkin demikian, sedikit daftarnya, yang menjelaskan mengapa NKRI pusing terhadap persoalan Papua. Sehingga Jokowi harus membatalkan Jamuan Makan Malam dengan Presiden USA, Barack Obama, dan meminta jamuan makan malam dengan pihak Kemenlu USA.
Jokowi memerlukan tindakan praktis dalam menghadapi persoalan Papua daripada persoalan basi-basi politis formal kenegaraan. Atau kasarnya, Jokowi ingin bertanya kepada USA : “ Oke. Kalian mendukung keutuhan Sabang-Merauke. Saya ingin bunuh Benny Wenda, kau tahu cara menghingkan jejaknya ka?” Ini adalah sebuah pertanyaan praktis yang tidak sopan jika diajukan kepada Barack Obama, tetapi relative sopan jika kepada orang dibawahnya. Jokowi ingin mendapat masukan praktis terkait cara dia menghadapi lobi Papua Merdeka yang gerakan oleh Benny Wenda, dan seluruh jaringan ULMWP, serta page FWPC dari berbagai person di Kemenlu USA.
Sudah pasti dia untuk tataran praktis ini Jokowi akan berusaha mendapat kontak person dari CIA untuk persoalan ini. Untuk hal ini, sokongan utama yang dia peroleh adalah jaringan relasi dari induk PT FI yakni, Freeport McMoran, di USA. Yang secara khusus akan menggunakan relasi dari Henri Kissinger Associated, sebuah associated, yang laporan keuangannya tertutup untuk publik, yang bergerak di ekonomi-perbankan dan intelejen. Ini adalah Associated yang dimiliki oleh salah satu direksi PT FI, yakni Henri Kissinger. Para direksi Freeprot McMoran ini akan di temui Jokowi terlebih dulu, pada pukul 09.00 (Waktu USA), sebelum dia bertemu Presiden USA, Barack Obama. Jadwal pertemuan petinggi Freeport McMoran yang mendahului pertemuan Barack Obama, seolah memberitahukan kita, bahwa hitam-putih nasib Indonesia ditentukan terlebih dahulu pada pertemuan dengan induk PT FI ini. Kita harus tahu bahwa Judith A. "Jami" Miscik, yang merupakan President and Vice Chairman dari Kissinger Associated pada Febuari 2009 dan 10 (sepuluh) bulan kemudian diangkat Barack Obama sebagai Direktur CIA. Sebuah tugas dari CIA adalah memberikan “President's Daily Brief” kepada Barack Obama terkait perkembangan dunia, dan perpektif apa yang harus digunakan di dalam memandangnya.
Pada tataran jawaban praktis, Henri Kissinger Associated, yang memiliki kantor pusat di New York, memiliki jawaban praktis, bahkan mereka memiliki cara “membunuh” yang tidak menarik perhatian. Salah satu bidang usaha mereka adalah dalam tataran intelejen. Mereka suspect (memiliki motif dan kesempatan dan kemampuan) dalam kasus serangan "stroke" tiba-tiba yang dialami oleh Jhon Rumbiak, pada tahun 2005, di New York pada pagi hari sebelum dia terbang ke Washingtong DC, sehingga membuatnya tidak bisa berbicara dan bergerak. Sesuatu yang menimpanya, sehari sebelum dia memberikan kesaksian keterlibatan mantan agen CIA yang bekerja di PT FI dalam penembakan Guru warga Negara USA di depan Senat USA. Padahal jika kesaksian ini diberikan oleh Jhon Rumbiak, yang tidak mau memberikan tanya jawab kasus ini dalam bahasa Indonesia selama di Jakarta - hanya dalam bahasa Inggris di menjawab – maka sudah pasti PT FI akan di tutup berdasarkan UU negara USA.
Dengan demikian, sudah pasti, penolakan keberadaan PT FI di Indonesia adalah sebuah “sadiwara” yang di putar sebelum Jokowi pergi ke USA. Presiden memainkan dua skenario, yakni pertama lewat menteri ESDM, Sudirman Said, menginjinkan “perpanjangan kontrak” – ini diakui menteri ESDM, bahwa berbagai tindakannya terkait PT FI adalah atas seijin President”. Skenario “ menolak perpanjangan kontrak” dimainkan oleh Menko Maritim Risal Ramli. Dua scenario ini dimainkan, yang kemudian dilanjutkan oleh Jokowi dengan kalimat :” kita tunda hingga 2019”. Jokowi memegang kartu As PT Freeport Indonesia dalam tangannya ketika dia berangkat ke USA pada malam ini, dan berada di sana dari tanggal 25-28 Oktober 2015.
Dengan demikian, maka di hadapan Barack Obama atau Kemenlu USA, Jokowi akan berkata : "Kalian boleh tetap mengolah di Timika, tetapi beri kami waktu, tolong, tolong, beri kami waktu dan solusi terkait aspirasi Papua merdeka (Biar kita sama-sama untung)!"
------
Kutipan berita :
Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tengok jadwal Presiden Jokowi di Amerika Serikat. Presiden direncanakan akan mendarat pada pagi hari Minggu, 25 Oktober, di Washington DC (Tidak dijemput langsung oleh Presiden USA, Barach Obama). Dia akan tinggal di Blair House, tempat menginap resmi yang disediakan oleh pemerintah Amerika kepada kepala negara yang melakukan kunjungan resmi. Jam empat sore, Presiden akan menemui masyarakat Indonesia yang tinggal di DC.
Acara resmi akan mulai keesokan harinya. Jam 9 pagi, Presiden Jokowi akan sarapan bersama para eksekutif dari Freeport McMoran di Wilard Hotel. Sejam kemudian, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Presiden Obama di Gedung Putih. Obama akan menerimanya di Oval Office, ruang kerja kepresidenan. Pertemuan ini dilanjutkan dengan melakukan konferensi pers bersama. Pertemuan ini tergolong sangat singkat, hanya 1 jam 20 menit (10-11.20). Presiden Jokowi akan diterima sesuai tatacara protokoler Amerika. Ketika datang, dia akan disambut Presiden Obama dan ibu negara. Kemudian dia harus mengikuti semua upacara protokoler seperti memeriksa barisan kehormatan yang diiringi dentuman meriam 21 kali, mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara, dan sedikit pidato basa-basi antara kedua pemimpin negara. Selanjutnya, kedua presiden akan melakukan pembicaraan. Setelah berbicara, mereka akan melakukan konferensi pers bersama.
Protokoler Amerika biasanya juga menyertakan acara makan siang bersama antara kedua presiden. Tampaknya ini tidak akan dilakukan oleh delegasi Presiden Jokowi. Malam harinya, biasanya kepala negara yang berkunjung akan menikmati ‘glamour’ penyambutan dengan makan malam kenegaraan (state dinner). Ini juga rupanya tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ada kabar bahwa pihak Obama sesungguhnya menawarkan apakah Presiden Jokowi berkenan untuk mengadakan jamuan makan malam. Namun, tawaran ini tidak disanggupi mengingat terbatasnya waktu.
Sebagai gantinya, Presiden Jokowi akan mengadakan jamuan makan siang di Kementrian Luar Negeri (Department of State) Amerika Serikat (pukul 12.30-14.00). Menlu John Kerry akan menjadi tuan rumah jamuan makan itu. Tidak diketahui alasan mengapa jamuan makan siang tidak diadakan di Gedung Putih bersama Presiden Obama.
Setelah jamuan makan siang, Presiden Jokowi akan mengadakan pertemuan dengan orang per orang (one to one meeting) hingga pukul 17.00. Tidak diketahui siapa saja yang akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun, biasanya, pertemuan seperti ini menjadi ajang melakukan lobby kepada Presiden.

Tomgkat Estapet

Siapa Penerus yang Akan memegang tongkat Estapet Bangsa Papua.

LENGKAP PERNYATAAN PERDANA MENTERI HON Manasseh Sogavare DI DEBAT UMUM PBB sesi ke 70TH SESI UMUM DI NEW YORK pada tanggal 1 Oktober 2015

LENGKAP PERNYATAAN PERDANA MENTERI HON Manasseh Sogavare DI DEBAT UMUM PBB sesi ke 70TH SESI UMUM DI NEW YORK pada tanggal 1 Oktober 2015
Pemerintah dan rakyat Kepulauan Solomon bergabung dengan saya dalam menyampaikan salam hangat untuk tubuh Agustus ini.
Saya memperpanjang kepada Anda, Bapak Presiden, felicitations pada pemilihan Anda sebagai Presiden Sidang ke-70 Majelis Umum dan meyakinkan Anda dari dukungan dan kerjasama Kepulauan Solomon selama masa Anda di kantor.
Seperti kita memperingati ulang tahun ke-70 PBB, saya ingin membayar upeti kepada 51 pemimpin pendiri yang menciptakan lembaga ini. PBB diwakili perdamaian dan kerjasama itu dan terus melakukannya sekarang; pada kesempatan yang baik ini Kepulauan Solomon menegaskan kembali iman dan komitmen terhadap organisasi dan Piagam.
Setelah mengatakan ini, banyak yang telah terjadi sejak tahun 1945 dan dunia telah berubah. Kepulauan Solomon telah berbagi bagian dari perjalanan sejarah PBB. Ketika kami pertama kali bergabung tubuh Agustus ini pada tahun 1978, hanya ada 145 anggota, saat ini keanggotaan telah meningkat menjadi 193.
Saat ini, lebih dari dua pertiga dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah dari negara berkembang; semua mencari adil, merata dan aturan berbasis sistem multilateral. Ini adalah sentimen yang bergema di aula ini setiap tahun. Selama kekayaan terus tinggal dengan dua puluh persen dari populasi dunia, sebuah sistem global mewujudkan membagi seperti akan selalu menghadapi tantangan dalam mencoba untuk bermakna menanggapi agenda kita bersama, meskipun menyadari keadilan dan persamaan yang kita semua inginkan.
Tuan Presiden,
Jumlah konflik yang berkaitan dengan PBB juga telah dikalikan. Kami sekarang memiliki 16 Misi Menjaga Perdamaian. Ini berarti bahwa multilateral kita menghabiskan lebih pada keamanan dari pada isu-isu pembangunan. Kita perlu untuk membalikkan tren ini dengan berusaha untuk berinvestasi lebih banyak dalam perdamaian melalui strategi dan program menangani pembangunan berkelanjutan dan kurang pada solusi militer. Di mana ada situasi konflik potensial, kita perlu bekerja dengan semua Pemerintah melalui mekanisme inklusif yang menghindari keputusan sepihak yang selalu menghasilkan konflik berkepanjangan dan perselisihan, menyebabkan penderitaan besar untuk orang-orang yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari upaya membangun perdamaian.
Dalam hal ini, PBB pada ulang tahun ke-70-nya harus menunjukkan komitmen untuk tindakan yang lebih besar. Penghargaan kami pergi ke pendahulunya Anda Mulia Sam Kutesa untuk kepemimpinannya yang kuat pada kerangka pembangunan bersejarah ini - "Transformasi Dunia kami: 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan" - yang Majelis ini diadopsi minggu lalu.
Untuk negara-negara berkembang, itu berarti menerjemahkan Development Goals Berkelanjutan ke dalam tindakan. Ini hanya bisa terjadi jika SDGs dicocokkan dengan sumber daya dan Addis Ababa Action Agenda, menyampaikan pada sarana yang dibutuhkan implementasi, untuk mengubah tujuan ke dalam tindakan.
Kelangsungan hidup manusia tergantung pada dunia datang bersama-sama pada kita bersama 2030 Agenda. Ini menawarkan kita harapan terakhir mendapatkan benar. Tindakan tambahan bukanlah pilihan. Perubahan transformatif hanya datang kalau kita berpikir besar, cerdas dan inovatif untuk mencapai 17 Goals global yang Berkelanjutan Pembangunan (SDGs) dan 169 target.
Itu harus didorong oleh bentuk baru kemitraan, berlabuh pada semangat baru solidaritas, dipupuk oleh hubungan politik baru, dan pergeseran paradigma dalam kerjasama internasional, salah satu yang menjamin kemakmuran bagi semua.
Tuan Presiden,
Kepulauan Solomon register penghargaan kepada Sekretaris Jenderal kami, Yang Mulia Ban ki-Moon untuk kepemimpinan sterling ia telah memberikan organisasi selama sembilan tahun terakhir. Kami bergabung dengan Anda dan Majelis Umum pada panggilan untuk proses yang lebih terbuka dalam pemilihan Sekretaris Jenderal baru, karena di kantor pada Januari 2017. Selama tujuh dekade terakhir, Tetap 5 anggota Dewan Keamanan yang dipilih masa lalu Sekretaris Jenderal. Kami menyerukan proses yang lebih akuntabel, demokratis dan transparan untuk membuat janji tersebut. Untuk itu, Majelis ini sebagai kepala deliberator dan organ yang paling demokratis dan representatif tubuh Agustus kami harus memainkan peran sentral dalam proses seleksi.
Tuan Presiden,
Kepulauan Solomon menegaskan kembali minat dalam melayani di UN Peace Keeping Misi. Kami memiliki Kepolisian terlatih yang siap, bersedia dan mampu melayani sepanjang sisi petugas PBB lainnya. Kepulauan Solomon Kerajaan Kepolisian kami memiliki program di tempat untuk mewujudkan tujuan ini. Kami bermaksud untuk melihat tim pertama kami petugas di lapangan selama sesi ini.
Kepulauan Solomon tetap kurang terwakili dalam kepegawaian pembentukan Sekretariat PBB. Saya senang untuk dicatat bahwa PBB menyelenggarakan ujian rekrutmen kompetitif PBB di negara tahun ini. Kami berterima kasih atas outreach ini dan berharap untuk mengisi kuota kami dan memperkaya keragaman Sekretariat.
Pada kehadiran negara PBB, Kepulauan Solomon menyambut Resolusi Majelis Umum A / 59 / L.90 panggilan untuk meningkatkan kehadiran negara PBB di Pasifik terutama di tingkat negara. Kami menyambut pemikiran baru mendirikan kantor regional sub dalam Pacific mencatat jarak dan karakteristik beragam daerah. Kepulauan Solomon menawarkan untuk menjadi tuan rumah salah satu pusat sub regional.
Tuan Presiden,
Koalisi Demokrat untuk Perubahan Pemerintah, yang saya pimpin, dibentuk setelah Pemilu Nasional sukses tahun lalu menggunakan sistem pendaftaran pemilih biometrik (BVRS) untuk pertama kalinya. Kami sangat senang dengan sistem dan akan membangun kesuksesan bersama dengan reformasi pemilu lainnya. Saya berterima kasih kepada semua mitra termasuk PBB, Australia dan Uni Eropa untuk mendukung BVRS kami, dan mencari kemitraan untuk berinvestasi di fase berikutnya memperkuat institusi demokrasi kita.
Penelaahan Partai Politik kami Integritas UU merupakan prioritas, yang Pemerintah saya bekerja pada, untuk lebih memperkuat stabilitas politik di Kepulauan Solomon.
Demikian juga, pemerintah telah meluncurkan program reformasi pemerintahan yang ambisius, yang mencakup pemberlakuan Anti-korupsi dan undang-undang Pelapor, dan pembentukan Komisi Anti-Korupsi.
Demikian pula, Pemerintah saya akan memperkenalkan undang-undang untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan dan zona industri di sektor pedesaan untuk tujuan mendistribusikan peluang ekonomi dan sosial untuk masyarakat luas.
Pada tingkat regional, Kepulauan Solomon sangat menghargai kemitraan dengan dipimpin Mission Australia Regional Bantuan ke Kepulauan Solomon (RAMSI), yang terdiri partisipasi oleh 15 anggota dari Forum Pulau Pasifik. Inisiatif kerjasama regional ini telah melakukan banyak dalam hal pemulihan aturan hukum, dan rehabilitasi mesin dari pemerintah khususnya mereka yang bertanggung jawab untuk membangun perdamaian dan hukum dan keadilan rezeki. The RAMSI Proses penarikan akan berakhir pada 30 Juni 2017. bantuan dari tetangga regional kami sangat dihargai. Di Kepulauan Solomon Pijin lingua franca kita mengatakan "Tagio Tumas".
Tuan Presiden,
Kepulauan Solomon diasumsikan kepemimpinan dari MSG pada bulan Juni tahun ini. Kelompok terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Vanuatu dan FLNKS dari Wilayah Kaledonia Baru dan negara saya sendiri Kepulauan Solomon. Negara-negara MSG membuat setidaknya 95% dari Kepulauan Pasifik Kecil Mengembangkan total penduduk Amerika.
Sub wilayah Melanesia kaya akan keanekaragaman hayati dan masyarakat yang berbicara seperempat bahasa di dunia. Kepulauan Solomon sedang menjajaki pembentukan platform bio-budaya adat untuk melestarikan pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati yang kaya.
Pada MSG Summit baru-baru ini, Pemimpin MSG, sepakat untuk mendorong kerja sama ekonomi yang lebih komprehensif pada perdagangan, penerbangan, perikanan, perkapalan dan keuangan antara anggotanya dan di luar sub wilayah. MSG lanjut sepakat untuk membentuk sebuah Akademi Kepolisian Daerah. Pada KTT, para pemimpin MSG juga diberikan keanggotaan Asosiasi Indonesia dan Gerakan Pembebasan Amerika untuk Papua Barat status Observer.
Tuan Presiden,
Kepulauan Solomon panggilan untuk implementasi penuh dan cepat dari tahun 1960 Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Colonised dan Masyarakat. Menarik bagi MSG adalah pertanyaan dari Kaledonia Baru. Tahun ini menandai 162 tahun penjajahan Perancis dari Kaledonia Baru. Wilayah memasuki fase mani yang sedang mempersiapkan diri untuk suatu tindakan penentuan nasib sendiri di tahun 2018. Besar harapan kami bahwa proses ini berhasil dengan dukungan penuh dari Pemerintah Perancis. Kami berharap mereka baik dalam usaha bersejarah ini.
Setelah mengatakan ini, Kepulauan Solomon hati-hati menyambut konsensus rapuh dicapai dalam menangani isu-isu pemilihan Kaledonia Baru oleh Pansus dari Noumea Accord. Oleh karena itu kami menegaskan kembali, pentingnya memastikan proses pemilihan ditujukan secara damai, mengingat bahwa ia memiliki implikasi untuk proses referendum yang kredibel yang sesuai dengan dan konsisten dengan prinsip-prinsip dan praktek penentuan nasib sendiri diterima yang dituangkan dalam Resolusi PBB termasuk resolusi 1514 dan 1541 masing-masing.
Tuan Presiden,
Kepulauan Solomon menyambut resolusi General Assembly terakhir Session yang menegaskan kembali hak mutlak rakyat Polinesia Prancis untuk menentukan nasib sendiri. Kepulauan Solomon memanggil kekuatan pengadministrasian untuk sepenuhnya bekerja sama dengan pekerjaan Pansus. Kami mencatat bahwa 30 tahun dari uji coba nuklir oleh kekuatan administrasi disebabkan radiasi atom luas dan telah menghasilkan kesehatan yang cukup besar dan masalah lingkungan. Ini adalah kekhawatiran dan kami meminta perhatian lebih harus dibayar untuk masalah ini oleh Majelis.
Tuan Presiden,
Kepulauan Solomon menegaskan kembali bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia bersifat universal, tak terpisahkan, saling terkait dan harus diperlakukan secara adil. Semua negara memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab moral untuk menegakkan, menghormati dan memajukan hak asasi manusia dan bila perlu mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan dan hukuman terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional yang berlaku.
Dengan latar belakang tersebut di atas, Majelis Umum sangat menyadari kekhawatiran terus pelanggaran hak asasi manusia di daerah Papua dan Papua Barat dari Indonesia. Kepulauan Solomon bersama-sama dengan Kepulauan Pasifik Forum mencari dialog yang tulus dan kerjasama dengan Indonesia. Penjangkauan adalah untuk mengatasi dan membubarkan tuduhan melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi pada dua wilayah Melanesia etnis di Indonesia yaitu Papua dan Papua Barat. Panggilan lanjut Kepulauan Solomon di Dewan Hak Asasi Manusia berdasarkan Jenewa untuk melakukan lebih dalam menyelidiki dan pemantauan tuduhan pelecehan hak asasi manusia dan kekerasan etnis Melanesia di daerah yang bersangkutan dari Indonesia. Kami ingin masalah ini dihadiri secara tepat waktu.
Dalam hubungan ini Leaders Forum Kepulauan Pasifik di Pemimpin baru-baru ini Summit di Port Moresby menyetujui penyebaran fakta menemukan Misi ke Papua Barat untuk esablish dugaan penyalahgunaan hak asasi manusia di sana. Kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan akses gratis dan unristricted ke Misi ini dalam semangat sejati kerjasama regional. Dalam jangka panjang Namun, PBB tidak bisa menghindar dari akar penyebab pelanggaran ini.
Tuan Presiden,
Kerjasama Selatan-Selatan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Papua Nugini, untuk membuka lembaga pendidikan bagi siswa Kepulauan Solomon. Kami mengakui investasi komersial bilateral bantuan dan substansial Papua Nugini di orang untuk hubungan orang. Hubungan Melanesia kami tetap berakar kuat dalam nilai-nilai budaya dan tradisional yang mengikat masyarakat kita sekarang dan di masa depan. Kami penempaan hubungan ekonomi, sosial-budaya dan perdagangan yang sama dengan Fiji, Vanuatu dan negara-negara Pasifik lainnya.
Beralih sekarang untuk hubungan Kepulauan Solomon dengan Kuba, kami mengucapkan terima kasih sesama Pulau-Pulau Kecil Mengembangkan Negara, untuk melatih lebih dari seratus mahasiswa kedokteran Kepulauan Solomon. Empat puluh empat (44) dokter telah lulus dari sekolah medis di Kuba dan sekarang kembali di negara ini. Saya berterima kasih kepada Kuba untuk solidaritas dan dukungan mereka ke Kepulauan Solomon.
Dua bulan yang lalu, Kepulauan Solomon bergabung dengan masyarakat internasional dalam merayakan era baru hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat. Pemulihan hubungan setelah 54 tahun, menyajikan, awal baru bagi Amerika Serikat untuk merekonstruksi hubungan dengan Kuba berdasarkan saling menghormati kedaulatan nasional dan kebebasan perdagangan internasional dan navigasi.
Kami menyambut pelonggaran progresif Presiden Obama dari pembatasan Kuba. Namun masih banyak yang harus dilakukan. Kami menyebutnya total pencabutan ekonomi, komersial dan keuangan embargo terhadap Kuba, sehingga untuk menormalkan hubungan antara dua negara yang hanya 90 mil terpisah.
Tuan Presiden,
Isu perubahan iklim, untuk Kepulauan Solomon, seperti Pulau-Pulau Kecil lainnya Mengembangkan Serikat dan LDCs adalah eksistensial. Hal itu berdampak pada semua orang, tetapi yang paling miskin dan terpinggirkan populasi sering menanggung beban terbesar. Sangat penting bahwa Konferensi Paris memberikan sebuah Perjanjian perubahan iklim yang ambisius, komprehensif dan kuat yang inklusif dan daun tidak ada di belakang. Dengan pengasaman laut, pariwisata Kepulauan Solomon, perikanan dan mata pencaharian 85% penduduk kita beresiko. Kenaikan permukaan air laut sudah telah melihat genangan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, ancaman terhadap ketahanan pangan dan relokasi yang dihasilkan dari populasi dari rendah pulau-pulau berbohong ke bagian lain negara.
Kepulauan Solomon akan relokasi yang Rumah Sakit Rujukan Nasional dari lokasi pesisir, frekuensi tertentu dan intensitas bencana. Tahun lalu banjir bandang menyapu lebih dari 9% dari Kepulauan Solomon PDB. Tahun ini kami dipukul oleh dua siklon, yaitu PAM dan Racquel. Kepulauan Solomon menyambut partisipasi mitra pembangunan baru Uni Emirat Arab dan Kuwait untuk bantuan kemanusiaan untuk rakyat kita tahun ini, terima kasih.
Datang dari daerah rawan bencana, kami berharap untuk KTT Kemanusiaan Dunia yang akan digelar tahun depan. Kami berharap dunia datang bersama-sama dan menciptakan lapangan bermain yang baru untuk membangun populasi tangguh dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, semua operasi dalam batas aman dari batas planet. Menyadari bahwa keberhasilan didirikan pada kemitraan, pemerintah mencari diperdalam, diperluas dan result kemitraan di bidang infrastruktur ekonomi berorientasi, hidro dan panas bumi, pertanian, kehutanan dan perikanan untuk kick memulai pembangunan berkelanjutan untuk penduduk pedesaan kami.
Pemimpin Pacific Islands Kecil Mengembangkan Amerika selama bulan lalu Kepulauan Pasifik Development Forum Summit di Suva, Fiji mengeluarkan "Deklarasi Suva tentang Perubahan Iklim" menyerukan Perjanjian Paris secara hukum mengikat, dengan panggilan untuk peningkatan suhu rata-rata global untuk menjadi baik di bawah 1,5 derajat Celsius. Deklarasi panggilan lebih lanjut untuk kerugian dan kerusakan berlabuh sebagai berdiri sendiri bab dalam Perjanjian, dan bahwa komitmen mitigasi yang kuat dalam Perjanjian harus didukung.
Tuan Presiden,
Hal ini tidak jauh dari kenyataan mengatakan bahwa SIDS dan LDC seperti tambang, adalah negara garis depan ketika datang ke menanggung beban dari dampak negatif dari masalah eksistensial seperti perubahan iklim. Kami adalah kekhawatiran bahwa lambatnya kemajuan dalam negosiasi iklim menyebabkan ketidakpastian dan kemungkinan perubahan yang disebabkan situasi iklim yang dapat memicu konflik. Ketidakpastian ini mendorong Kepulauan Solomon untuk mencari kursi di Dewan Keamanan untuk periode 2031-2032. Ini akan menjadi tahun setelah kami mengambil stok Agenda kami 2030.
Kepulauan Solomon mendukung reformasi Dewan Keamanan dan panggilan untuk SIDS didedikasikan kursi di diperluas (Keamanan) Dewan. Hal ini untuk memastikan masalah keamanan SIDS yang bermakna dibahas di Dewan. Dewan akan perlu beradaptasi dengan realitas everchanging kita hadapi di dunia kita. Kami sangat senang dengan kemajuan negosiasi reformasi Dewan sejauh ini.
Pada masalah gender, jangka tiga tahun Kepulauan Solomon di Dewan Eksekutif Wanita PBB berakhir tahun ini. Kami meninggalkan Dewan dengan Rencana Strategis 2014-2017. Sayangnya Perempuan PBB bekerja Program tetap di bawah sumber daya dan karena itu kami meminta negara-negara anggota untuk mendukung pekerjaan ini. Beijing Program 20 tahun Aksi BPOA tetap menjadi sumber bimbingan dan inspirasi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan gender. Kepulauan Solomon tetap berkomitmen untuk implementasi penuh, efektif dan percepatan Program, yang harus memungkinkan terwujudnya tujuan gender dan target bawah SDGs.
Pada tahun 2009 Kepulauan Solomon, sebagai negara kepulauan, mengajukan empat klaim landas kontinen dengan Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen. Salah satu klaim ini adalah pengajuan bersama dengan Negara Federasi Mikronesia dan Papua Nugini pada Ontong Java Plateau, dan saat ini sedang diperiksa oleh Sub Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen. Sesi berikutnya antara negara dan sub komisi dijadwalkan untuk bulan ini.
Tuan Presiden,
Kepulauan Solomon sebagai teman dekat Republik China / Taiwan, terus menyerukan Republik partisipasi yang berarti China / Taiwan dalam tubuh khusus PBB kami. Republik Cina / Taiwan terus mengambil kewajiban internasional tentang perubahan iklim dan penerbangan. Republik China / Taiwan dengan perekonomian terbesar ke-14 harus menjadi bagian dari solusi global dalam berbagai kerangka kerja internasional. Masyarakat internasional harus menyambut Republik Cina / bunga Taiwan untuk sepenuhnya berpartisipasi secara setara dalam Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim proses.
Kepulauan Solomon telah diuntungkan dari Republik Cina / MDG kemitraan Taiwan dan akan meningkatkan kerjasama bilateral dengan Republik Cina di bawah 2030 Agenda. The SDGs adalah tujuan universal yang kita harapkan teman dan mitra kami untuk bergabung dunia dalam memberantas kemiskinan dan penyembuhan kesehatan menurun dari planet kita.
Aku menutup dengan menyatakan bahwa Kepulauan Solomon dukungan multilateralisme dengan integritas yang sama, keberanian dan kekuatan untuk memberikan orang-orang kami pesan harapan, optimisme dan masa depan yang positif.
Terima kasih Bapak Presiden.
Berikut Videonya http://webtv.un.org
Written By Suara Pasema on Kamis, 01 Oktober 2015 | 19.36