Di Ambang Pintu Kemerdekaa Papua Barat

DINAMIKA POLITIK LOKAL NASIONAL DAN INTERNASIOANL

Ada beberapa kemajuan dari pergerakan kemerdekaan Papua pada tahun ini, yang membuat NKRI pusing.
1. Benny Wenda, diterima dengan pintu terbuka oleh Afrika Selatan, Ketua Opisisi, Cucu Nelson Mandela, Ketua Parlemen, Mantan PM Transkei (sebuah negara yang kemudian melebur ke dalam Afrika Selatan). Saat itu, Cucu Nelson Mandela, menanyakan kepada Benny Wenda : “Katakanlah, apa yang perlu aku lakukan agar Papua merdeka?” Hanya menunggu waktu, maka 45 negara di Afrika akan menekan PBB dalam persoalan Papua. Presiden Afrika Selatan, sewaktu Wenda ada di sana, kemudian membatalkan kedatangannya ke Indonesia untuk menghadiri peringatan 50 Tahun Gerakan Non Blok, dan pembatalan ini, terjadi hanya dalam hitungan 3 hari ( sesuatu yang amat jarang terjadi dalam protokoler kenegaraan). Akhirnya, Jokowi yang semula berharap dapat 1 (satu) mobil dengan Presiden Afrika Selatan dari Jakarta menunju Bandung menjadi malu. Indonesia kehilangan muka. Mitos persoalan Papua hanya menarik perhatian di Pasific telah terpecah. Afrika ternyata menaruh perhatian juga.
2. Benny Wenda bertemu dengan penerima Nobel Perdamaian Dunia, Uskup Agung Afrika Selatan, Desmon Tutu. Pada pertemuan ini, Desmon Tutu menjanjikan : " Ketika engkau bertemu lagi denganku, Papua telah merdeka !" Anggota kehormatan "the Elders" ini sudah pasti tidak bermain dengan kata-kata ketika mengucapkan hal ini. Pengaruh pribadinya, semisalnya lewat organ ini, yang beranggotakan Kofi Annan ( mantan Sekjen PBB), Martti Akhtisaari (Mantan Presiden Filandia), Jimmy Carter (mantan Presiden USA), sudah pasti bukanlah sebuah omongan iseng. Buktinya, 1 minggu kemudian, Kemenlu USA menguarkan pengumuman situasi HAM se dunia, dan mencatat ada "diskriminasi ras" (penjajahan) yang membuah orang Papua terpinggirkan. Pada 2 hari kemudian, Prancis lewat France 24, yang didanai oleh pemerintah Perancis, yang disiarkan dalam 3 bahasa (prancis,arab dan inggris) ke 250 juta penduduk dunia, mengirimkan permintaan resmi kepada Victor Mambor, redaktur Jubi, guna menjadi korespondensi mereka di Tanah Papua. Victor Mambor juga telah di undang oleh seorang Direaktur Jenderal The Palais de Nations, Michael MΦller, orang kedua di dalam PBB, yang penunjukannya diangkat langsung oleh Sekjen PBB dan bertangungjawab secara langsung kepada Sekjen PBB. The Palais de Nations adalah pusat berbagai kegiatan PBB di dunia, yang berisi kantor tetap dan sekitar 180-an Negara di dunia. Pada tempat ini juga berada seluruh kantor-kantor berbagai organisasi dunia. Pada tempat ini yang berlaku adalah hukum Internasional di bawah kontrol langsung dari Sekjen PBB. Apa yang dibicarakan oleh Direaktur Jenderal Michael Moller dan Victor Mambor, hingga saat ini tidak terungkap. Rupanya ini adalah pembicaraan “off the record”. Pada tahun ini, Sinode GKI di Tanah Papua di minta hadir pada pertemuan HAM se Dunia di Jenewa, dan ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Albert Yoku : “ 6 (enam) bulan pertama, pada masa pemerintah Jokowi, keadaan Papua bukan semakin baik tetapi semakin buruk”. Mereka kemudian diajak bertemu Ana Gomes, politisi-diplomat yang berada di Parlemen Uni Eropa. Perempuan asal Portugis ini adalah tokoh dibelakang layar Negara Negara Portugis, yang membuat langkah-langkah diplomatik sehingga Timor Leste merdeka. Mitos, tiada "koneksi internasional" dalam persoalan Papua telah terpecah.
3. Page FWPC saat ini telah beranggotakan kurang lebih 196 ribu orang se dunia, yang tiap hari bertambah rata-rata sekitar 300 orang, sehingga bisa diprediksi pada akhir tahun, akan beranggotakan lebih dari 200 ribu anggota. Pada page ini, para anggota-nya, yang berasal dari seluruh dunia, tiap hari mendapatkan pasokan info terkini dan terbaru terkait perkembangan situasi di tanah Papua yang terjadi di seluruh dunia. Page ini dan juga berbagai page sejenis di facebook, ternyata menjadi rujukan bagi PM Piter Oneil dari PNG, ketika berpidato di depan Parlemen Negara PNG, bahwa ‘ dari Media social kita menjadi tahu, tentang apa yang terjadi terhadap sodara-sodara kita di sebelah, (karena itu), sudah saatnya, PNG bersuara bagi mereka yang tidak bersuara”. Page ini kemudian menjadi rujukan bagi page lain, yang menyetujui visi Papua merdeka, semisalnya page Isolated, yang didirikan oleh seorang actor film Holywood, yang berhasil membangkitkan kesadaran Papua dikalangan artis Holywood. Atau page yang dimiliki oleh berbagai organ Pan Africanist, yang secara tradisonal beranggotakan tradisonal di Negara-negara Afrika. Persoalan publikasi telah runtuh pada tahun ini. Mitos "berita tentang Papua bisa dikontrol" telah terpecah !
4. Wartawan senior Papua, Victor Mambor, pada hari Kebebasan Pers Dunia (WPDF) yang jatuh pada tanggal 3 Mei 2015, melalui IFJ, yang beranggotakan 600 ribu wartawan se dunia, memberikan penghargaan kepadanya. Pers dunia, telah mengirimkan signal perhatian terhadap persoalan Papua. Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Tanah Papua tujuh hari kemudian (10 Mei 2015), bahkan memberikan waktu khusus guna bertemu Victor Mambor, yang datang memenuhi undangan itu dengan berkaos oblong dan bersandal jepit. Jokowi "ketakutan" terhadap tekanan publik dunia, dan menjanjikan wartawan boleh bebas datang meliput (meski ini kemudian dianulir oleh Panglima TNI dan Menkopolkam). Pagar "larangan bagi pers asing meliput di Papua" mulai retak.
4. Telah bertambah dua negara lagi, selain Vanuatu ( yang "kebetulan" karena Sato Kilman yang PM, maka tidak bicara persoalan Papua di sidang UNGA pada tahun ini), yakni Tonga dan Salomon Islands. Presiden Vanuatu, pada 1 (satu) bulan lalu, bahkan mengingatkan kepada Perwakilan Tinggi negara Fiji di Vanuatu, bahwa “rakyat Vanuatu berharap, mereka bersama-sama Fiji mendukung kemerdekaan Paua”. Seluruh publik MSG, yang berada di dalam 5 (lima) Negara, berada di belakang perjuangan kemerdekaan Papua. Mantan PM Salomon Islands yang lalu, Gordon Darcy Lilo, menerima uang sogokan sebesar rp. $ 500.000 dari pemerintah Indonesia setelah dia kembali dari Jakarta,maka kemudian dia diturunkan oleh rakyatnya. Mareka katakan, Loli telah memakan uang darah rakyat Papua. Sekutu Papua semakin banyak. Mitos " hanya satu negara" yang mendukung kemerdekaan Papua telah terpecah !
5. ULMWP telah masuk menjadi "pengamat" dalam MSG, sebuah forum dunia. Artinya rakyat Papua saat ini telah memiliki sebuah wadah yang diakui oleh 6 negara di Pasific yang berhak membicarakan persoalan Papua. Persoalan tidak ada wadah representative bagi rakyat Papua telah runtuh pada tahun ini. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, yang hadir pada pertemuan ini, hanya bisa duduk terdiam dan malu, ketika bendera “Bintang Kejora” di taruh di sebuah deks meja, berdampingan dengan bendera Merah Putih. Keberadaan dan representasi “Bintang Kejora” diakui oleh dunia. Mitos tiada representasi Orang Papua telah terpecah !
6. PIF, yang terdiri dari 12 negara, mengakui bahwa Papua "ada persoalan" dan bukan lagi persoalan internal Indonesia. Ini adalah persoalan dunia, dan mereka mau mengirimkan Tim Pencari Fakta (biasanya beranggotakan para Menlu ) ke Tanah Papua. Wakil Menlu USA yang hadir merestui keputusan ini, dan meminta Indonesia taat. Australia dan Selandia Baru, juga menyetujui ini. Hal ini bahkan diawali pada bulan Agustus ketika PM PNG mempersoalkan persoalan Papua dalam pidato resmi kenegaraannya di depan PM Jepang pada pertemuan bilateral mereka. Jepang adalah Negara penyumbang terbesar kedua di PBB. Dan merupakan investor utama bagi pembangunan Indonesia dalam kurun waktu beberada dekade. Bahkan Martin Natatalegawa, menjadi malu dan memerah mukanya, sewaktu di tuduh sebagai pembohong oleh utusan Negara Jepang pada siding HAM di Jenewa Swiss terkait persoalan HAM di Tanah Papua pada tahun 2012. Oleh utusan Negara Jepang, Indonesia dikatakan sebagai pembuat masalah di atas Tanah Papua. Mitos "Papua adalah persoalan internal Indonesia" sejak beberapa tahun dan memuncak pada tahun ini.
7. Ada 14 LSM baik lokal, nasional dan Internasioal, semisalnya, Fransiscan Internasional, Dominican for Justice and Peace (kedua lembaga ini memiliki koneksi dengan Tahta Suci, Vatikan), World Council of Churches, The Lutheran World Federation, ICP, dll) yang mempersoalkan kasus Penembakan 2 Pelajar di Timika. Persoalan ini akan masuk dalam pengadilan Internasional. Mekanisme hukum Internasional mulai bekerja untuk kasus Papua. Ini semua diawali dengan Pidato dari Ketua Komisi Tinggi KOmisi HAM PBB, yang menyebutkan secara resmi, dalam pidatonya, ada persoalan di Papua. Penyebutan Papua di dalam pidatonya ini, amat mempermalukan Indonesia, karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mitos bahwa persoalan Papua, hanya diselesaikan dalam koridor hukum NKRI telah pecah.
8. Pada tanggal 26 Oktober 2015, akan ada pertemuan dari IPWP, yang beranggotakan 103 anggota Parlemen se Dunia, yang mendukung kemerdekaan Papua. Pertemuan ini akan dilakukan di dalam gedung Parlemen Negara Inggris. Saat ini, dua anggota dari gerakan ini, menjadi PM Inggris dan Ketua Opisisi Parlemen Inggris. Sebuah mitos bahwa pergerakan Papua tidak mendapat dukungan oleh politisi dunia telah retak.
Mungkin demikian, sedikit daftarnya, yang menjelaskan mengapa NKRI pusing terhadap persoalan Papua. Sehingga Jokowi harus membatalkan Jamuan Makan Malam dengan Presiden USA, Barack Obama, dan meminta jamuan makan malam dengan pihak Kemenlu USA.
Jokowi memerlukan tindakan praktis dalam menghadapi persoalan Papua daripada persoalan basi-basi politis formal kenegaraan. Atau kasarnya, Jokowi ingin bertanya kepada USA : “ Oke. Kalian mendukung keutuhan Sabang-Merauke. Saya ingin bunuh Benny Wenda, kau tahu cara menghingkan jejaknya ka?” Ini adalah sebuah pertanyaan praktis yang tidak sopan jika diajukan kepada Barack Obama, tetapi relative sopan jika kepada orang dibawahnya. Jokowi ingin mendapat masukan praktis terkait cara dia menghadapi lobi Papua Merdeka yang gerakan oleh Benny Wenda, dan seluruh jaringan ULMWP, serta page FWPC dari berbagai person di Kemenlu USA.
Sudah pasti dia untuk tataran praktis ini Jokowi akan berusaha mendapat kontak person dari CIA untuk persoalan ini. Untuk hal ini, sokongan utama yang dia peroleh adalah jaringan relasi dari induk PT FI yakni, Freeport McMoran, di USA. Yang secara khusus akan menggunakan relasi dari Henri Kissinger Associated, sebuah associated, yang laporan keuangannya tertutup untuk publik, yang bergerak di ekonomi-perbankan dan intelejen. Ini adalah Associated yang dimiliki oleh salah satu direksi PT FI, yakni Henri Kissinger. Para direksi Freeprot McMoran ini akan di temui Jokowi terlebih dulu, pada pukul 09.00 (Waktu USA), sebelum dia bertemu Presiden USA, Barack Obama. Jadwal pertemuan petinggi Freeport McMoran yang mendahului pertemuan Barack Obama, seolah memberitahukan kita, bahwa hitam-putih nasib Indonesia ditentukan terlebih dahulu pada pertemuan dengan induk PT FI ini. Kita harus tahu bahwa Judith A. "Jami" Miscik, yang merupakan President and Vice Chairman dari Kissinger Associated pada Febuari 2009 dan 10 (sepuluh) bulan kemudian diangkat Barack Obama sebagai Direktur CIA. Sebuah tugas dari CIA adalah memberikan “President's Daily Brief” kepada Barack Obama terkait perkembangan dunia, dan perpektif apa yang harus digunakan di dalam memandangnya.
Pada tataran jawaban praktis, Henri Kissinger Associated, yang memiliki kantor pusat di New York, memiliki jawaban praktis, bahkan mereka memiliki cara “membunuh” yang tidak menarik perhatian. Salah satu bidang usaha mereka adalah dalam tataran intelejen. Mereka suspect (memiliki motif dan kesempatan dan kemampuan) dalam kasus serangan "stroke" tiba-tiba yang dialami oleh Jhon Rumbiak, pada tahun 2005, di New York pada pagi hari sebelum dia terbang ke Washingtong DC, sehingga membuatnya tidak bisa berbicara dan bergerak. Sesuatu yang menimpanya, sehari sebelum dia memberikan kesaksian keterlibatan mantan agen CIA yang bekerja di PT FI dalam penembakan Guru warga Negara USA di depan Senat USA. Padahal jika kesaksian ini diberikan oleh Jhon Rumbiak, yang tidak mau memberikan tanya jawab kasus ini dalam bahasa Indonesia selama di Jakarta - hanya dalam bahasa Inggris di menjawab – maka sudah pasti PT FI akan di tutup berdasarkan UU negara USA.
Dengan demikian, sudah pasti, penolakan keberadaan PT FI di Indonesia adalah sebuah “sadiwara” yang di putar sebelum Jokowi pergi ke USA. Presiden memainkan dua skenario, yakni pertama lewat menteri ESDM, Sudirman Said, menginjinkan “perpanjangan kontrak” – ini diakui menteri ESDM, bahwa berbagai tindakannya terkait PT FI adalah atas seijin President”. Skenario “ menolak perpanjangan kontrak” dimainkan oleh Menko Maritim Risal Ramli. Dua scenario ini dimainkan, yang kemudian dilanjutkan oleh Jokowi dengan kalimat :” kita tunda hingga 2019”. Jokowi memegang kartu As PT Freeport Indonesia dalam tangannya ketika dia berangkat ke USA pada malam ini, dan berada di sana dari tanggal 25-28 Oktober 2015.
Dengan demikian, maka di hadapan Barack Obama atau Kemenlu USA, Jokowi akan berkata : "Kalian boleh tetap mengolah di Timika, tetapi beri kami waktu, tolong, tolong, beri kami waktu dan solusi terkait aspirasi Papua merdeka (Biar kita sama-sama untung)!"
------
Kutipan berita :
Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tengok jadwal Presiden Jokowi di Amerika Serikat. Presiden direncanakan akan mendarat pada pagi hari Minggu, 25 Oktober, di Washington DC (Tidak dijemput langsung oleh Presiden USA, Barach Obama). Dia akan tinggal di Blair House, tempat menginap resmi yang disediakan oleh pemerintah Amerika kepada kepala negara yang melakukan kunjungan resmi. Jam empat sore, Presiden akan menemui masyarakat Indonesia yang tinggal di DC.
Acara resmi akan mulai keesokan harinya. Jam 9 pagi, Presiden Jokowi akan sarapan bersama para eksekutif dari Freeport McMoran di Wilard Hotel. Sejam kemudian, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Presiden Obama di Gedung Putih. Obama akan menerimanya di Oval Office, ruang kerja kepresidenan. Pertemuan ini dilanjutkan dengan melakukan konferensi pers bersama. Pertemuan ini tergolong sangat singkat, hanya 1 jam 20 menit (10-11.20). Presiden Jokowi akan diterima sesuai tatacara protokoler Amerika. Ketika datang, dia akan disambut Presiden Obama dan ibu negara. Kemudian dia harus mengikuti semua upacara protokoler seperti memeriksa barisan kehormatan yang diiringi dentuman meriam 21 kali, mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara, dan sedikit pidato basa-basi antara kedua pemimpin negara. Selanjutnya, kedua presiden akan melakukan pembicaraan. Setelah berbicara, mereka akan melakukan konferensi pers bersama.
Protokoler Amerika biasanya juga menyertakan acara makan siang bersama antara kedua presiden. Tampaknya ini tidak akan dilakukan oleh delegasi Presiden Jokowi. Malam harinya, biasanya kepala negara yang berkunjung akan menikmati ‘glamour’ penyambutan dengan makan malam kenegaraan (state dinner). Ini juga rupanya tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ada kabar bahwa pihak Obama sesungguhnya menawarkan apakah Presiden Jokowi berkenan untuk mengadakan jamuan makan malam. Namun, tawaran ini tidak disanggupi mengingat terbatasnya waktu.
Sebagai gantinya, Presiden Jokowi akan mengadakan jamuan makan siang di Kementrian Luar Negeri (Department of State) Amerika Serikat (pukul 12.30-14.00). Menlu John Kerry akan menjadi tuan rumah jamuan makan itu. Tidak diketahui alasan mengapa jamuan makan siang tidak diadakan di Gedung Putih bersama Presiden Obama.
Setelah jamuan makan siang, Presiden Jokowi akan mengadakan pertemuan dengan orang per orang (one to one meeting) hingga pukul 17.00. Tidak diketahui siapa saja yang akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun, biasanya, pertemuan seperti ini menjadi ajang melakukan lobby kepada Presiden.