Masyarakat Sipil Pasifik Desak PIF Kembalikan Papua Dalam Daftar Dekolonisasi
Written By AMUGI KIBA on Sabtu, 05 September 2015 | 22.13
Jayapura, Jubi – Kelompok masyarakat sipil di Pasifik mendesak Forum
Kepulauan pasifik untuk mengirimkan misi khusus ke Papua Barat.
Menjelang pertemuan para pemimpin Pasifik (Forum Kepulauan Pasifik/PIF),
masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah se Pasifik (PIANGO)
telah bertemu di Port Moresby sebelum PIF diselenggarakan pekan depan.
Emele
Duituturaga Direktur PIANGO, kepada Jubi, Sabtu (5/9/2015) mengatakan
dua isu utama yang didorong oleh Piango untuk menjadi agenda utama dalam
PIF adalah perubahan iklim dan Papua Barat.
Emele mengatakan
kelompok itu menginginkan perjanjian internasional yang mengikta tentang
pengurangan emisi gas rumah kaca. Ia juga menambahkan bahwa masalah
Papua Barat perlu diperhatikan oleh para pemimpin Pasifik.
“Kami
memiliki informasi langsung dari Papua Barat tentang kekejaman
pelanggaran HAM. Ya, kami tahu bahwa ini sedang dipertanyakan. Ini juga
mengapa kami mendesak misi pencari fakta atas pelanggaran-pelanggaran
hak asasi manusia. Ini sangat mendesak,” kata Emele.
Emele
menambahkan, PIANGO bersama kelompok masyarakat sipil di Pasifik meminta
para pemimpin Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar
dekolonisasi PBB.
“Pasifik belum bebas jika Papua Barat belum lepas
dari kolonialisme. Seluruh wilayah Pasifik harus bebas. Kini sebagian
wilayah Pasifik yang masih terjajah seperti bangsa Kanaki akan
menentukan nasib mereka sendiri. Juga Tahiti yang sudah masuh daftar
dekolonisasi PBB. Mengapa Papua Barat tidak bisa? Negara-negara Pasifik
punya kewajiban untuk membebaskan Papua Barat, saudara tua bangsa-bangsa
di Pasifik,” kata Emele.
Secara terpisah, Jefrey Bomanak dari PNG
Union for Free West Papua menegaskan semua keputusan yang diambil dalam
Pacific CSO Partnership Dialogue yang diselenggarakan dari tanggal 1-3
September di Port Moresby, Papua Nugini ini akan disampaikan kepada para
pemimpin Pasifik.
“Masyarakat sipil di Pasifik merupakan bagian
penting dalam pertemuan PIF. Keputusan ini akan menjadi rekomendasi
masyarakat sipil Pasifik untuk para pemimpin 14 negara Pasifik yang akan
bertemu pekan depan. Sebelumnya, United Liberation Movement of West
Papua dan sekretariat PIF telah mendorong isu Papua sebagai salah satu
agenda utama di PIF. Desakan ini yang ditegaskan kembali oleh masyarakat
sipil se Pasifik,” kata Bomanak. (Victor Mambor)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar